Pemerintah Jambi Diminta Cabut Laporan Terhadap Siswi SMP

Pemerintah Kota Jambi diminta mencabut laporan Terhadap siswa SMP atas nama Syarifah Fadiyah Alkaf.

Syarifah Fadiyah Alkaf adalah terduga siswa yang melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE karena mengkiritik Pemerintah Kota Jambi atau Wali Kota Jambi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)  berpendapat tidak semestinya Pemerintah Kota Jambi melaporkan warganya sendiri yang masih dalam kategori anak.

Mestinya, Pemerintah Kota Jambi melakukan pembinaan dan melindungi anak-anak yang menjadi warganya.

Kawiyan, Komisioner KPAI Klaster Anak Korban Cybercrime mengatakan, seharusnya pemerintah kota atau pemerintah daerah sebagai orang tua kandung bagi anak-anak memberikan perlindungan dan memenuhi hak-hak anak.

“Cukup banyak pasal dalam UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa  pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak,” katanya melalui pesan rilis Senin (6/6/2023).

Komisioner KPAI menegaskan, pasal 23 menyebutkan, “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab kepada anak.

Kemudian diperkuat Pasal 24 disebutkan, “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya.

“KPAI berkepentingan agar Syarifah Fadiyah Alkaf dijamin rasa amannya, tetap dapat mendapatkan hak untuk belajar, tidak mendapatkan perundungan atau bullying,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Pemerintah Kota Jambi sudah melakukan konferensi pers terkait laporan Pemerintah Kota Jambi di Polda Jambi terkait video TikTok Syarifah Fadiyah Alkaff yang viral.

Konferensi pers dihadiri langsung oleh Sekda Kota Jambi A Ridwan, Kabag hukum Pemkot Jambi Gempa Awaljon Putra, dan Asisten 1, serta perwakilan Diskominfo Kota Jambi.

A Ridwan menjelaskan, terkait laporan Kabag Hukum Pemerintah Kota Jambi ke kepolisian, ia menyatakan Pemerintah Kota Jambi telah memaafkan keluarga nenek Hafsah berdasarkan artikel yang dikutip dari Tribunnews.com

“Kami tidak menyalahkan siapa-siapa, pemerintah sudah memaafkan pihak keluarga besar ibu Hafsah. Proses selanjutnya kami sepenuhnya serahkan kepada pihak Polda Jambi. Pemerintah sepenuhnya sudah memaafkan,” katanya.

Sementara itu, Kabag hukum Gempa Awaljon Putra membenarkan Pemerintah Kota Jambi telah membuat laporan ke Polda Jambi pada 4 Mei 2023 lalu.

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *